foto : ilustrasi kekeringan/ist
TROL,Wonogiri – Seluas 32 ribu hektar lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) di kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah tidak bisa ditanami menyusul kekeringan yang berkepanjangan dampak El Nino. Padahal sebelumnya, memasuki bulan Oktober, biasanya lahan tersebut sudah ditanami petani pada masa tanam pertama di kabupaten Wonogiri.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo yang dikonfirmasi Kompas.com, Senin (2/10/2023) menyatakan dampak El Nino menjadikan kekeringan terus berkepanjangan di Kabupaten Wonogiri.
Akibatnya sumber air yang menjadi andalan petani seperti embung dan waduk mengering total. “Lahan seluas 32 ribu hektar LP2B tidak bisa ditanami musim ini karena kekeringannya luar biasa. Waduk dan embung yang biasa mengairi sawah itu mengering total karena bencana kekeringan tahun ini,” ujar pria yang akrab disapa Jekek ini. Jekek mengatakan memasuki bulan Oktober biasanya petani sudah melakukan musim tanam pertama. Namun saat ini para petani tidak dapat bercocok tanam lantaran ketiadaan air. “Dengan adanya siklus El Nino pada akhirya terjadi kemarau panjang.
Bulan ini yang semestinya sudah masa tanam pertama, maka di hampir 32 ribu hektar sawah kami itu tidak bisa memanfaatkan dengan baik karena ketiadaan air. Embung-embung kami kering semua,” jelas Jekek.
Kendati tak bercocok tanam pada masim tanam pertama, Jekek memastikan stok pangan warganya masih aman. Ia mengklaim petani di kabupaten Wonogiri memiliki manajemen pengelolaan pangan yang baik. Selain memanfaatkan lahan produktif untuk ditanami tembakau, petani di pedesaan masih banyak menyimpan panen padi hasil musim tanam sebelumnya. Kondisi dapat terlihat dari potret pertumbuhan ekonomi di kabupaten Wonogiri yang tumbuh 5,3 persen.
Pantau Pasar
Agar tidak terjadi penimbunan bahan makanan seperti beras, minyak dan gula, Jekek menyatakan Pemkab Wonogiri bersama satgas pangan terus memonitoring pergerakan bahan makanan di pasaran. “Kami melakukan monitoring biar tidak terjadi penimbunan dan spekulan yang memanfaatkan momentum ini. Kami bekerjasama dengan Polri, TNI dan satgas pangan,” kata Jekek. Untuk intervensi penurunan harga bahan makanan di pasaran, Jekek menyebut hal itu menjadi otoritas Pemprov Jateng. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar guna menekan kenaikan harga bahan makanan. Soal harga beras yang makin naik meski daerah dinyatakan surplus beras, Jekek mengatakan hal itu tidak berdampak di pedesaan. Masyarakat pedesaan memiliki stok panen dan lumbung pangan dari hasil panen sebelumnya. Begitu dengan keluhan pemilik usaha kuliner yang sepi, Jekek menyebut hal itu terjadi lantaran kenaikan harga bahan makanan di pasaran. Untuk itu, warga sebagai konsumen banyak memfokuskan penghasilannya untuk pemenuhan kebutuhan pokok.(*)
*Kompas.com, 2 Oktober 2023, 19:25
