TROL, Madiun – Teka-teki jabatan tertinggi birokrasi di Kabupaten Madiun akhirnya terjawab. Bupati Madiun, Hari Wuryanto resmi melantik Sigit Budiarto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, Rabu (29/4).
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Pendopo Muda Graha. Momentum ini menandai dimulainya babak baru kepemimpinan administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
Pengangkatan Sigit merupakan hasil dari proses seleksi terbuka (open bidding) yang dilakukan secara kompetitif dan transparan. Sebelumnya, ia telah cukup lama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hingga Penjabat (Pj) Sekda.
Selain Sekda, dalam kesempatan yang sama Bupati juga melantik dua pejabat lainnya, yakni Hermin Indah Palupi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dispendukcapil, serta Rejeki Eni Damayanti sebagai Kepala Subbagian Keuangan di instansi yang sama.
Dalam sambutannya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa proses pengisian jabatan telah melalui tahapan sesuai regulasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat serta provinsi.
“Sekretaris Daerah memiliki peran vital sebagai motor koordinasi pemerintahan. Kami berharap mampu mendorong peningkatan pelayanan publik serta percepatan pencapaian program pembangunan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan Sekda merupakan amanah besar yang menuntut integritas, profesionalitas, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.
Sigit Budiarto dikenal sebagai birokrat karier yang meniti dari bawah. Lulusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang itu memiliki rekam jejak panjang di Pemkab Madiun, mulai dari Sekretaris BKD, Kepala Bakesbangpol, hingga Kepala Dispendukcapil.
Usai dilantik, Sigit menyatakan siap bergerak cepat dengan melakukan konsolidasi internal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebagai koordinator OPD, kami akan mendorong inovasi di setiap perangkat daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, inovasi menjadi kunci,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh program kerja ke depan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Evaluasi struktur birokrasi juga akan dilakukan, termasuk kemungkinan penggabungan OPD untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Dengan pelantikan ini, publik menaruh harapan besar terhadap peningkatan kinerja birokrasi di Kabupaten Madiun agar lebih dinamis, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
#prokopimkabmadiun
