TROL, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Madiun berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab Madiun dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, kepada 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (29/5).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madiun hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun untuk menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah yang laporan keuangannya dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Predikat ini mencerminkan kualitas tata kelola keuangan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Raihan WTP ke-13 secara beruntun menempatkan Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga konsistensi pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan berintegritas. Capaian tersebut juga menjadi indikator kuat atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Keberhasilan ini tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga menjadi modal penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, Pemkab Madiun diharapkan mampu terus menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Prestasi tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mempertahankan standar akuntabilitas yang telah dicapai selama lebih dari satu dekade terakhir. (*)
#prokopimkabmadiun
