Oleh : Moh Hartono
Wartawan Trans Indonesia
TROL, – Sejumlah Puskesmas di kabupaten Sumenep kini dalam sorotan. Dari mulai pelayanan, peralatan, perijinan hingga dugaan korupsi.
Kejadian yang jugs mengagetkan saat sejumlah anggota komisi IV DPRD Sumenep, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak Puskesmas Saronggi pada 22 September kemarin.
Diberitakan kompas.com edisi 23 September,Ketua Komisi Rozah Ardhi Kautsar mengatakan, saat sidak dilakukan di Puskesmas Saronggi, pihaknya tak mendapati petugas.
“Kami kecewa terhadap para tenaga medis maupun pegawai di Puskesmas Saronggi. Kita sidak pukul 13.25 WIB, tidak ada satupun pegawai di sana. Hanya ada satu orang satpam padahal kan masih jam kerja,” kata Rozah, Kamis (22/9).
Apalagi, puskesmas sudah bisa mengelola anggaran sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Perbup 20/2021 tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep.
Sidak yang kita lakukan untuk mengecek fasilitas dan penggunaan anggaran di masing-masing Puskesmas yang saat ini berubah ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” jelasnya.
Bahkan diketahui ternyata ada ijin operasional yang tidak terurus dengan baik.
Diberitakan forumindonesia.press, masa Izin Operasional Puskesmas Sapeken habis, hal itu disampaikan oleh Kepala Puskemas (Kapus) Suharto, bahwa pihaknya baru akan melakukan perpanjangan Izin Operasional Puskesmas tersebut Selasa (13/9).
Dana Kapitasi Ada Masalah
Radarmadura edisi 22 September 2022 menyebut dana kapitasi untuk 30 puskesmas di kabupaten Sumenep diduga disunat oleh oknum tidak bertanggung jawab.Namun Kepala Puskesmas Pragaan Baharuddin menolak tudingan tersebut.
Total dana kapitasi yang diterima puskesmas tahun ini mencapai 67,5 miliar lebih.
Pemotongan dana kapitasi sudah berlangsung lama, terjadi di semua puskesmas. Besaran potongan di masing-masing puskesmas tidak sama. ”Tapi, rata-rata 20 persen,” kata informan yang tidak berkenan namanya dikorankan.
Tulis radarmadura, dana kapitasi dicairkan tiap bulan setelah puskesmas melakukan klaim ke dinas kesehatan dan keluarga berencana (dinkes dan KB). Akan tetapi, selama ini dana yang masuk ke puskesmas itu tidak pernah utuh.
Misalnya Puskesmas Pragaan, pada Agustus lalu, rencana penarikan dananya 286.902.567. Jika dipotong 20 persen, maka 57.380.513 akan masuk ke oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, sisanya diberikan ke puskesmas
Alasan pemotongan dana kapitasi tidak masuk akal. Yakni, akan digunakan untuk kegiatan sumbangan. ”Katanya pemotongan itu untuk sumbangan sukarelawan,” tukasnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan mengatakan, pihaknya baru mengetahui terkait adanya pemotongan tersebut. Pemotongan itu jelas tidak dibenarkan, apalagi pemotongannya sangat besar sampai 20 persen. ”Dana kapitasi itu untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tulis radarmadura
Pada medio 2018 Puskesmas Bluto disoror warga, gegaranya hanya soal keluhan pelayanan petugas yang tidak ramah yang terjadi pada 2 Pebruari 2018
Adalah Irmayanti warga desa Lobuk, kecamatan Bluto,mengaku bingung dengan pelayanan di Puskesmas yang kurang ramah. Bahkan, pasca dirinya curhat lewat media sosial Facebook beberapa waktu lalu, banyak teman-temannya mengaku pernah mengalami perlakukan serupa dari oknum petugas Puskesmas setempat.
“Ada sekitar 5 orang yang curhat ke saya pernah mendapat perlakuan serupa, kalau memang ada CCTV-nya bagus itu, buka saja biar publik tahu, kalau perlu buka di hadapan kepala Dinas Kesehatannya, saya berani membuktikan ucapan saya ini, biar ketahuan siapa yang salah,” tegas Irma menutup pembicaraan.
Tak ayal Ketua Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama mendesak Dinkes Sumenep untuk tidak mengabaikan keluhan pasien yang terjadi di Puskesmas Bluto pada Jumat (2/2/2018) itu. Sebab, keluhan sekecil apapun terkait pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Kepala Dinkes setempat.
“Buruknya kualitas layanan kesehatan di sejumlah Puskesmas di Sumenep, khususnya di Bluto yang baru-baru ini ramai di permukaan merupakan puncak gunung es yang sudah terjadi sejak dulu dan terkesan ada pembiaran oleh pimpinan sebagai pengendali yang bertanggung jawab atas setiap peristiwa yang terjadi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen pelayanan,” kata Asep, Kamis (22/2/2018), dilansir suaramadura.com edisi 23 Pebruari 2018.
(Penulis adalah kepala biro, tinggal di Sumenep)
