TROL, Pamekasan – Kepala Bea Cukai Madura Muhammad Syahirul Alim yang berkantor di kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, hingga kini belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hal itu mendapat sorotan dari Musaffa’ Safril, Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Koperasi dan Pemberdayaan UMKM PW Ansor Jawa Timur,
Menurut Safril, LHKPN merupakan instrumen penting dalam transparansi dan akuntabilitas pejabat Negara. Ketidakpatuhan dalam melaporkan harta kekayaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerhati Hukum.
Lebih lanjut Safril, ketidak patuhan terhadap pelaporan LHKPN diduga bahwa adanya sinyalemen terhadap peredaran rokok ilegal di Madura mendapatkan, “perlindungan” dari oknum aparat tertentu.
“Kepala Bea Cukai Madura diduga kuat ada keterlibatan dalam Peredaran Rokok Ilegal spekulasi adanya pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut. Hal itu sanngat merugikan Negara”.Ujar pemuda asal Sumenep itu (26/6)
“Kepala Bea Cukai Pamekasan harus segera melaporkan LHKPN dan memberikan klarifikasi terkait isu ini agar tidak menimbulkan prasangka buruk di masyarakat,” lanjut Safril
Ia berharap, Pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan audit dan penyelidikan mendalam terhadap dugaan pembiaran peredaran rokok ilegal di Madura. Selain itu, penegakan disiplin terhadap pejabat yang tidak melaporkan LHKPN harus diperketat untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Kasus ini menjadi sorotan, mengingat pentingnya peran Bea Cukai dalam menjaga ketertiban dan keamanan perdagangan serta peredaran barang di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas pejabat publik menjadi kunci dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
(rudi/hartono)
