TROL, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah daerah guna menekan angka pengangguran terbuka, khususnya dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Langkah tersebut ditegaskan dalam Rapat Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang digelar di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (8/6). Kegiatan ini diikuti 72 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, serta 45 Ketua BKK se-Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang dinilai berhasil menurunkan angka pengangguran di Bojonegoro. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dunia pendidikan, dan pelaku usaha.
“Alhamdulillah, Bojonegoro mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas capaian penurunan angka pengangguran. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang selama ini dibangun mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk fokus pada pengurangan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur.
Di tengah tantangan pembangunan, termasuk penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, Nurul menegaskan pentingnya inovasi dan sinergi lintas sektor agar target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai secara terukur.
“Semua target dalam RPJMD harus dicapai melalui program yang terukur. Karena itu, sinergi antara sekolah vokasi, dunia usaha, dan pemerintah harus terus diperkuat,” tegasnya.
Saat ini, Kabupaten Bojonegoro memiliki sekitar 122 SMK dengan jumlah peserta didik mencapai 25 ribu siswa. Setiap tahun, sekitar 7 ribu lulusan baru memasuki pasar kerja. Kondisi tersebut menuntut kesiapan sistem pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.
Nurul menekankan bahwa pelatihan kerja harus tepat sasaran dan berdampak nyata. Ia meminta agar peserta pelatihan benar-benar berasal dari masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan mendapatkan pendampingan hingga bekerja atau berwirausaha secara mandiri.
“Jangan hanya mengejar jumlah peserta. Yang terpenting adalah manfaat nyata dan keberlanjutan hasilnya,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro, Mahmudi, menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Bojonegoro masih didominasi lulusan SMK atau sederajat. Karena itu, penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri menjadi prioritas, termasuk optimalisasi peran BKK sebagai penghubung sekolah dan dunia kerja.
Saat ini terdapat 45 BKK aktif di Bojonegoro, terdiri dari dua perguruan tinggi, 42 SMK, dan satu SMA. Berdasarkan data tracer study, total penempatan tenaga kerja melalui BKK mencapai 2.872 orang.
Tiga BKK dengan capaian penempatan tertinggi yakni SMKN Purwosari sebanyak 323 tenaga kerja, SMKN Kasiman sebanyak 293 tenaga kerja, dan SMKN 1 Bojonegoro sebanyak 288 tenaga kerja.
Mahmudi menambahkan, Disperinaker Bojonegoro juga menggulirkan berbagai program untuk mendukung penurunan pengangguran, di antaranya Mini Job Fair, Job Fair Utama, pelatihan sertifikasi kompetensi, layanan Grup Solusi Kerja dan Ruang Konsultasi Kerja, seminar peningkatan soft skill, serta penyebarluasan informasi lowongan kerja di berbagai titik strategis.
Melalui penguatan sinergi pendidikan vokasi dan dunia industri, Pemkab Bojonegoro optimistis angka pengangguran, terutama dari lulusan SMK, dapat ditekan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. (adi)
*bojonegorokab.go.id
