TROL, Madiun – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026 resmi disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (10/9).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Madiun dan Pemerintah Kabupaten Madiun. Prosesi penandatanganan disaksikan Wakil Bupati Madiun, Wakil Ketua DPRD, serta sejumlah tamu undangan.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, perubahan APBD 2026 disusun dengan mengedepankan penganggaran berbasis kinerja. Artinya, setiap anggaran diarahkan pada hasil yang jelas dan dapat diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan.
Menurut Hari, kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih produktif sekaligus menjawab sejumlah isu strategis, terutama pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 saat ini berorientasi pada basis kinerja dengan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja, serta dapat diukur capaian targetnya,” kata Hari.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam perubahan anggaran tersebut. Di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, penanganan stunting, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta penguatan swasembada pangan.
Di sisi lain, Hari menyebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada semester pertama 2026 mencapai 7,48 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia mengapresiasi dukungan berbagai pihak sehingga capaian tersebut dapat diraih. Pemerintah daerah, kata dia, akan berupaya mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut hingga akhir tahun.
“Terima kasih atas dukungan dari semua pihak, terkait capaian semester satu. Mudah-mudahan ini bisa kami pertahankan dan tingkatkan sampai semester dua,” ucapnya.
Hari menegaskan, perubahan APBD dilakukan untuk mengoptimalkan potensi daerah yang terbatas agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengalokasian anggaran akan diarahkan sesuai skala prioritas dan kebutuhan daerah.
Saat ditemui awak media, ia menyebut terdapat sepuluh skala prioritas yang harus direalisasikan. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian utama.
“Kami melakukan perubahan, karena itu memang skala prioritas. Termasuk masalah pendidikan, itu harus, wajib. Kemudian kesehatan, mobil siaga, itu visi misi kami. Seluruh desa harus dapat,” tegasnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintah daerah. Hari menyebut perbaikan jalan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan mobilitas warga.
Pemkab Madiun juga menyiapkan penambahan mobil siaga pada akhir tahun. Program tersebut diharapkan semakin memperkuat pelayanan kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa.
Hari berharap seluruh program prioritas yang telah ditetapkan dapat segera direalisasikan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Madiun. (*)
*sumber: prokopimkabmadiun
