TROL, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Predikat tersebut diraih Pemkab Bojonegoro karena telah delapan kali berturut-turut raih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahterimakan langsung oleh kepala BPK perwakilan provinsi Jatim kepada bupati Bojonegoro dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah di gedung BPK RI perwakilan Jatim, Jl. Raya Juanda Sidoarjo pada Selasa, (26/4).
Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah, menuturkan penghargaan tersebut pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah pemeriksaan tahun anggaran 2021.
Pihaknya berharap, dengan WTP yang diterima Pemkab Bojonegoro, pengelolaan keuangan Pemkab semakin tertib dan benar.
Pada kesempatan tersebut kepala BPK perwakilan provinsi Jatim Joko Agus Setyono mengatakan, seluruh pemerintah daerah yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan opini WTP atas penyajian LKPD Tahun Anggaran 2021.
“Secara khusus kami menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mempertahankankan opini WTP,” katanya.
Joko Agus Setyono memastikan bahwa pemeriksaan BPK di masa pandemi tetap berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Dengan demikian, opini yang diberikan BPK dalam LHP benar-benar memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Semoga raihan opini WTP ini dapat terus dipertahankan pada masa-masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tatakelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat”.ujarnya.(adi)
sumber: kominfojatim
