foto: sppg sepat, masaran kabupaten sragen/solopos/tri rahayu
TROL, Sragen – Bupati Sragen Jawa Tengah, Sigit Pamungkas mengusulkan untuk mengintegrasikan program nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini mendapat dukungan dari kepala desa di kabupaten tersebut.
Ketua KDMP desa Tunggul, kecamatan Gondang, Suratno, Sabtu (4/10), menyatakan mendukung usulan bupati Sragen untuk menjadikan KDMP sebagai pengelola dapur SPPG program MBG.
Dia menginginkan SPPG tidak dikelola perseorangan tetapi bisa dikelola koperasi sehingga semua anggota bisa mengawasi dan mengevaluasi. Ketika SPPG dapat dikelola oleh KDMP, Suratno berharap perekonomian di desa bangkit.
“Pemberdayaan ekonomi desa juga tumbuh karena masyarakat desa dapat diberdayakan dalam penyediaan bahan baku MBG, seperti telur, sayuran, beras, dan seterusnya. Integrasi MBG dan KDMP ini bisa saling mengisi. Program MBG jalan dan KDMP mendapat untung untuk pengembangan usaha lainnya,” jelas Suratno.
Lanjutnya, persoalan permodalan Suratno berpendapat bisa ambil dari perbankan. Dia mengatakan rencana alokasi 3 miliar per desa bisa dimanfaatkan untuk penyediaan SPPG.
Menurutnya pembangunan dapur SPPG, tidak harus membangun gedung baru tetapi dapat memanfaatkan bangunan yang ada di desa dan memenuhi standar kelayakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami mendorong pemerintah pusat bisa mengakomodasi usulan Bupati Sragen itu,” kata Suratno.
Kepala desa Gawan, kecamatan Tanon, Sutrisno, juga mendukung usulan bupati Sragen terkait integrasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan MBG. Dia menyampaikan sinergi KDMP dan MBG akan membangkitkan perekonomian di desa. Dia berharap tata kelola dan teknisnya harus disiapkan betul agar SPPG yang dikelola KDMP sesuai standar BGN.
Kendala Modal Hingga SDM
“Misalnya di Tanon, ada 12 ribu penerima manfaat (MBG). Padahal di kecamatan Tanon ada 16 desa. Pelayanannya 12 ribu orang penerima manfaat dibagi dengan 16 desa sehingga ketemu angka per desa,” kata Sutrisno.
“KDMP memang harus dicoba agar bisa melayani MBG di wilayah masing-masing. Hasilnya saya kira akan lebih nyata dan kelihatan. Keuntungan koperasi desa jelas ada sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan gerai-gerai KDMP lainnya,” tambah dia.
Dia mengatakan gerai-gerai yang dimiliki KDMP, seperti gerai sembako, juga dapat mendukung program MBG dalam penyediaan bahan bakunya. Menurutnya, integrasi dua program nasional tersebut sama-sama bisa menggerakkan ekonomi desa.
Kepala desa Blangu, kecamatan Gesi, Danang Wijaya, berpendapat KDMP memungkinkan menjadi pengelola SPPG tetapi tidak semua desa mampu. Dia melihat kendalanya cukup banyak, seperti permodalan, sumber daya manusia (SDM), dan keterbatasan akses informasi pemetaan lokasi SPPG.
Danang mengetahui peminat perseorangan untuk membuka bisnis SPPG tidak sedikit. Bisnis SPPG terbuka bagi banyak pihak. Dia mendengar dari warga, banyak orang yang mencari lahan ke desa-desa untuk dibangun SPPG.
Informasi yang diterima Danang, pencarian lahan untuk SPPG terjadi di wilayah desa Gesi dan desa Pilangsari, kecamatan Gesi. Para pengusaha membeli lahan kosong untuk dibangun SPPG dan ada yang memanfaatkan bangunan bekas klinik, kemudian direnovasi menjadi SPPG.
“SPPG bisa dikelola KDMP. Suplai bahan bakunya seperti hasil pertanian, peternakan, dan perikanan ada di desa semua. Komoditas yang ada di desa dapat diserap semua ke SPPG,” kata Danang. (*)
*solopos
