TROL, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mempercepat digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos) untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini ditandai dengan Sosialisasi Percepatan Digitalisasi Data Perlinsos dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Pendopo Malowopati, Senin (24/8).
Sebanyak 264 calon agen Perlinsos mengikuti sosialisasi tahap awal. Mereka terdiri atas 214 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 50 ASN atau Petugas Lapangan Operasional (PLO) Dinas Sosial.
Pemkab Bojonegoro selanjutnya akan memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu fokusnya adalah mendorong aktivasi IKD sebagai bagian dari upaya mempercepat pemutakhiran dan verifikasi data penerima bansos.
Bojonegoro menjadi salah satu dari 109 kabupaten/kota yang mengikuti perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial pada 2026. Program tersebut menyasar penerima bantuan Program Sembako dan PKH.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan akurasi data menjadi faktor penting agar program perlindungan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Menurut dia, pemutakhiran data tidak bisa hanya dilakukan secara berkala. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat harus segera tercermin dalam data agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Kalau dulu pemutakhiran data butuh waktu, insyaAllah nanti dengan sarana IKD ini akan ada percepatan dalam pemutakhiran data,” kata Nurul Azizah.
Ia menilai pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan petugas Dinas Sosial memiliki posisi strategis dalam proses tersebut. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat membantu memastikan data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Nurul mencontohkan perubahan administrasi kependudukan, seperti pembentukan Kartu Keluarga (KK) baru. Menurutnya, perubahan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh dan tidak langsung disimpulkan sebagai perubahan kondisi ekonomi keluarga.
“Ini yang butuh penajaman. Kita ingin data yang baik dan benar, data yang tepat sasaran, dan data yang tidak merugikan mereka yang seharusnya berhak tetapi menjadi tidak berhak,” ucapnya.
Ia menegaskan ketepatan data perlindungan sosial merupakan tanggung jawab bersama. Kesalahan data dapat berdampak pada dua sisi, yakni masyarakat yang membutuhkan tidak menerima bantuan atau bantuan tetap diberikan kepada warga yang sudah tidak memenuhi kriteria.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto mengatakan sosialisasi tersebut merupakan tahap awal untuk menyiapkan agen-agen Perlinsos di daerah.
Peserta dibekali pemahaman mengenai kebijakan dan mekanisme Perlinsos berbasis digital, penggunaan portal Perlinsos, registrasi dan mekanisme sanggah, serta pemanfaatan IKD untuk mendukung verifikasi dan autentikasi data.
“Harapannya Dinas Sosial atau pilar-pilar di Dinas Sosial ini bersama-sama memahami dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lanjutan terkait digitalisasi Perlinsos, utamanya pembentukan agen-agen Perlinsos,” kata Agus.
Menurutnya, agen Perlinsos nantinya tidak hanya berfungsi membantu proses administrasi. Mereka juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat, membantu proses registrasi dan sanggah, menjelaskan hasil atau proses kelayakan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.
Agen juga diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah desa atau kelurahan, dan pemerintah daerah dalam proses digitalisasi perlindungan sosial.
Pemkab Bojonegoro berharap penerapan digitalisasi Perlinsos dapat mempercepat pendataan, verifikasi, registrasi, dan pemutakhiran data. Dengan demikian, data penerima bansos diharapkan semakin akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bojonegoro memastikan bantuan sosial diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan. (adi)
*sumber: bojonegorokab.go.id
