TROL, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027, Jumat (23/1/2026). Forum ini digelar untuk menjaring aspirasi masyarakat sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.
FKP yang berlangsung di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Dinas Bappeda Provinsi Jawa Timur, unsur Forkopimda, serta para pemangku kepentingan.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. “FKP ini dilaksanakan untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2027,” ujarnya.
Ia menyampaikan, aspirasi masyarakat tersebut akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD sekaligus rencana kerja perangkat daerah. “RKPD ini disusun dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif, dengan mengedepankan prinsip bottom up dan top down,” kata Bupati Setyo Wahono.
Menurut Bupati, perencanaan pembangunan daerah harus benar-benar berangkat dari persoalan nyata yang dirasakan masyarakat. “Saya berprinsip semua keresahan masyarakat harus kita jawab. Perencanaan tidak boleh hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi pijakan awal sekaligus momentum evaluasi untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2027 yang lebih baik. “Lima fokus utama pembangunan daerah meliputi penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, pengurangan pengangguran, serta penguatan konektivitas wilayah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penuntasan anak tidak sekolah di Bojonegoro. “Saat ini masih terdapat 4.123 anak yang belum bersekolah. Ini harus kita selesaikan secara bertahap melalui optimalisasi pendidikan formal dan nonformal,” ungkap Nurul Azizah.
Di sektor kesehatan, Pemkab Bojonegoro menargetkan program bebas Tuberkulosis (TBC). “Seluruh puskesmas kami tugaskan untuk menuntaskan pengobatan pasien TBC selama enam bulan,” katanya. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga medis. “Kesejahteraan dokter puskesmas akan kami tingkatkan melalui penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai,” imbuhnya.
Pada bidang infrastruktur dasar, Pemkab Bojonegoro menargetkan seluruh rumah teraliri listrik pada 2026. “Masih ada 776 rumah yang belum berlistrik, ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Nurul Azizah menambahkan, penanganan rumah tidak layak huni dan upaya mewujudkan Bojonegoro bebas banjir juga menjadi prioritas. “Penguatan drainase, penyediaan pompa air permanen dan portable, serta pengawasan lingkungan akan terus kami lakukan,” katanya.
Pada sektor pertanian, Pemkab Bojonegoro tetap memprioritaskan swasembada pangan. “Produksi padi kita dorong meningkat dari 710 ribu ton menjadi 884 ribu ton, disertai penguatan produktivitas jagung dan tebu,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan penguatan konektivitas antarwilayah juga menjadi perhatian.
“Seluruh OPD harus menyelaraskan program dengan RPJMD dan mendukung program strategis pemerintah pusat, termasuk penyusunan data tunggal agar seluruh program tepat sasaran,” pungkas Wakil Bupati. (adi)
#bojonegorokab.go.id
