TROL, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur. Pada 2026, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BMPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp36,3 miliar untuk 65 paket penanganan jembatan yang tersebar di berbagai kecamatan.
Program tersebut meliputi tiga jenis pekerjaan, yakni pelebaran, penggantian, dan rehabilitasi jembatan pada ruas jalan kabupaten. Seluruh pekerjaan kini telah memasuki tahap konstruksi.
Kepala Dinas PU BMPR Kabupaten Bojonegoro, Ivan Chusaifi, mengatakan penanganan jembatan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Saat ini masuk proses konstruksi,” ucap Ivan, Kamis (23/7).
Dari total anggaran yang disiapkan, 35 paket pelebaran jembatan mendapat alokasi Rp11,53 miliar. Pekerjaan tersebut tersebar di 15 kecamatan, yakni Bojonegoro, Temayang, Dander, Baureno, Balen, Tambakrejo, Trucuk, Sekar, Ngraho, Ngasem, Kapas, Kedewan, Sugihwaras, Margomulyo, dan Kanor.
Selanjutnya, 15 paket penggantian jembatan dianggarkan sebesar Rp20,52 miliar. Lokasinya berada di Kecamatan Balen, Dander, Kapas, Kedungadem, Kepohbaru, Kasiman, Malo, Ngraho, Purwosari, dan Sugihwaras.
Sementara itu, 15 paket rehabilitasi jembatan memperoleh anggaran Rp4,24 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Baureno, Balen, Dander, Kapas, Kalitidu, Kedewan, Margomulyo, Ngasem, Temayang, dan Tambakrejo.
Ivan menjelaskan, masing-masing jenis penanganan memiliki fungsi yang berbeda. Pelebaran dilakukan untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan seiring meningkatnya volume kendaraan.
Adapun penggantian jembatan ditujukan untuk mengganti konstruksi yang sudah tidak layak akibat faktor usia, beban berlebih, maupun kerusakan struktural yang berat sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan hingga potensi runtuh.
Sedangkan rehabilitasi dilakukan pada jembatan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Penanganan ini bertujuan mengembalikan fungsi jembatan agar tetap aman digunakan serta meningkatkan kapasitas beban tanpa harus membangun ulang seluruh konstruksi.
Pemkab Bojonegoro menilai pembangunan jembatan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Infrastruktur yang semakin baik diharapkan mampu memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, mempercepat akses masyarakat menuju layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke pelosok daerah.
Melalui program penanganan jembatan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian maupun aktivitas ekonomi lainnya dapat berlangsung lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. (adi)
*sumber: bojonegorokab.go.id
