TROL, Sumenep – Aroma tak sedap menyelimuti isu penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep. Nama Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pendidikan yang sarat kontroversi, mencuat sebagai calon kuat.
Bila kabar ini benar, maka publik patut bertanya: apakah Bupati Sumenep sedang bermain api di dalam rumahnya sendiri? Dalam rekam jejaknya, Agus Dwi Saputra bukanlah sosok tanpa cela.
Dari gagal menyelesaikan kisruh pembangunan pasar Batuan senilai 9,5 miliar saat menjabat Kepala Disperindag, hingga kegaduhan publik saat dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan semua menunjukkan satu benang merah: “Minim prestasi, banyak polemik”.
Kini, isu miring kembali menampar institusi pendidikan di bawah komandonya. Mulai dari dugaan pengaturan pengadaan buku, hingga munculnya PKBM fiktif yang mencederai dunia pendidikan Sumenep.
Dalam kondisi seperti ini, menjadikan sosok bermasalah sebagai Plt Sekda ibarat menanam bom waktu di pusat pemerintahan.
Saat dikonfirmasi, Agus buru-buru menepis isu ini. “Sampai detik ini, tidak ada. Itu hoaks,” ujarnya lewat telepon, Senin (25/8).
Namun, dengan nada siap-siaga ia menyatakan kesediaan jika sewaktu-waktu ditunjuk. Sebuah pernyataan yang seolah menjadi alarm bahwa skenario ini bukan tidak mungkin terjadi.
Penunjukan Figur Gagal Adalah Langkah Bunuh Diri Politik
Wilda Rasaili, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Wiraraja Madura, memberi peringatan keras: penunjukan Plt Sekda harus mengedepankan meritokrasi, bukan kompromi politik murahan.
“Calon yang tidak punya integritas, kompetensi, dan prestasi kerja tidak layak dipertimbangkan. Jika bupati serius membangun Sumenep, maka seharusnya figur kontroversial seperti ini dicoret sejak awal,” ujar Wilda.
Ia menambahkan, penunjukan figur problematik hanya akan mengundang badai, stabilitas terganggu, birokrasi pincang, dan kepercayaan publik anjlok. Dalam situasi seperti ini, Sumenep tak butuh sosok ‘yes man’ yang patuh pada kekuasaan, tapi lemah dalam gagasan dan bersih dari dosa masa lalu.
Rakyat Berhak Marah: Jangan Biarkan Kepentingan Politik Merusak Birokrasi! Apa yang sedang terjadi di Sumenep bukan sekadar rotasi jabatan. Ini adalah pertaruhan arah kebijakan publik. Jika jabatan strategis seperti Sekda hanya dijadikan bancakan politik dan hadiah loyalitas, maka jangan heran jika roda pemerintahan menjadi panggung sandiwara tanpa hasil nyata.
Masyarakat Sumenep tak butuh figur abu-abu yang menyelip di balik jabatan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin birokrasi yang berani, bersih, dan punya gagasan besar untuk daerah.
Jika Bupati tetap nekat menunjuk figur bermasalah demi menyenangkan kelompok tertentu, maka ini bukan hanya langkah gegabah, tapi pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Sumenep harus bangkit, bukan terus-menerus dibebani oleh orang-orang yang gagal di masa lalu.
