TROL, Tulungagung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terus mendorong transformasi pelayanan publik agar semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Terbaru, sebanyak tujuh inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung resmi diluncurkan.
Peluncuran berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (24/8), dan dilakukan langsung oleh Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin.
Momentum tersebut sekaligus dirangkai dengan penandatanganan dan perpanjangan nota kesepahaman (MoU) Mal Pelayanan Publik (MPP) Tulungagung secara simbolis.
Ahmad Baharudin menegaskan, peluncuran inovasi bukanlah garis akhir. Justru, setelah diluncurkan, inovasi harus diuji melalui implementasi nyata dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Setiap inovasi harus terus digunakan, dikembangkan, dievaluasi, dan diukur dampaknya,” tegasnya.
Menurut Ahmad Baharudin, inovasi pelayanan tidak boleh sekadar menjadi program yang terlihat baik di atas kertas. Inovasi harus benar-benar diterapkan dan berkembang menjadi budaya kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus penguatan investasi di Tulungagung tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD).
“Investasi dan pelayanan publik bukan pekerjaan satu perangkat daerah. Ini adalah pekerjaan bersama,” ucapnya.
Karena itu, Ahmad Baharudin berharap tujuh inovasi baru DPMPTSP mampu memberikan dampak konkret terhadap kualitas pelayanan. Masyarakat diharapkan mendapatkan layanan yang lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan.
Selain itu, kemudahan pelayanan juga diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya iklim investasi yang sehat. Dengan pelayanan yang semakin baik, Tulungagung diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Imro’atul Mufidah mengatakan peluncuran tujuh inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tulungagung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penguatan pelayanan dilakukan tidak hanya melalui inovasi internal, tetapi juga dengan memperluas jejaring kerja sama di MPP Tulungagung.
Saat ini, sebanyak 16 instansi telah menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan layanan di MPP. Instansi tersebut antara lain kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Imigrasi, Kantor Pajak, BNN, ATR/BPN, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Agama, BPS, serta sejumlah lembaga dan perbankan.
DPMPTSP Tulungagung juga telah membangun kerja sama dengan 20 perangkat daerah dan BUMD sejak awal 2026.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi. Masyarakat tidak harus mengakses berbagai layanan secara terpisah karena semakin banyak kebutuhan pelayanan dapat diakses melalui ekosistem MPP.
Kinerja MPP Tulungagung sepanjang semester pertama 2026 juga menunjukkan capaian positif. Tercatat sebanyak 10.285 layanan telah diterbitkan dari total 120 jenis layanan yang tersedia.
Sementara itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan masih berada pada kategori sangat baik.
Tidak hanya berdampak terhadap pelayanan masyarakat, penguatan ekosistem pelayanan juga turut menopang sektor investasi. Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi di Kabupaten Tulungagung telah mencapai sekitar Rp652,2 miliar.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemkab Tulungagung untuk terus melakukan pembenahan. Dengan hadirnya tujuh inovasi baru DPMPTSP, pemerintah daerah berharap pelayanan publik semakin adaptif, sementara iklim investasi semakin kondusif.
Pada akhirnya, keberhasilan inovasi tersebut akan ditentukan bukan hanya oleh seremoni peluncurannya, tetapi oleh seberapa besar perubahan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat serta pelaku usaha. (jk)
