TROL, Aceh Timur – Rencana pencairan bantuan perbaikan rumah bagi korban banjir di Aceh Timur menuai kritik keras. Dedi Saputra mendesak pemerintah daerah menahan kebijakan tersebut dan memprioritaskan penyaluran bantuan dasar yang hingga kini dinilai belum merata, Senin (27/4).
Desakan itu bukan tanpa alasan. Hampir lima bulan pascabanjir besar pada 26 November 2025, ribuan korban disebut masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar. Namun pemerintah justru bersiap masuk ke tahap rehabilitasi rumah.
“Ini kebijakan tergesa-gesa dan berpotensi memicu konflik sosial. Jadup dan bantuan stimulan saja belum dirasakan merata, kenapa sudah bicara bantuan rumah?” kata Dedi, Senin.
Data Posko Tanggap Darurat per 15 Desember 2025 menunjukkan skala bencana yang masif. Sebanyak 73.531 kepala keluarga atau 265.723 jiwa terdampak. Korban meninggal mencapai 53 orang, 644 luka-luka, dan 1.819 orang sakit. Sebanyak 11.524 kepala keluarga masih mengungsi di 852 titik.
Kerusakan yang ditinggalkan pun tak ringan: 5.684 rumah rusak berat, 4.422 rusak sedang, dan 6.979 rusak ringan. Total kerugian ditaksir menyentuh Rp 5,63 triliun.
Di tengah angka-angka itu, Dedi menilai pemerintah gagal memastikan distribusi bantuan dasar berjalan adil. Ia menyebut banyak korban belum menerima jadup, bantuan pangan, hingga layanan kesehatan secara layak.
Jika bantuan rumah tetap dipaksakan cair dalam situasi seperti ini, menurut dia, kecemburuan sosial tak terhindarkan.
“Jangan sampai rakyat yang sudah menderita justru diadu oleh kebijakan yang tidak adil. Ini bisa meledak jadi konflik baru,” ujarnya.
Kondisi di lapangan, kata Dedi, juga masih jauh dari normal. Gangguan jaringan komunikasi masih terjadi, sementara sebagian warga tetap bertahan di tenda pengungsian dengan fasilitas terbatas.
Dalam situasi darurat, ia menegaskan, pemerintah seharusnya fokus pada pemenuhan hak hidup korban: makanan, kesehatan, dan jaminan hidup. Bukan terburu-buru mengalihkan perhatian ke pembangunan fisik rumah.
“Kami minta pemerintah berhenti berlari sebelum rakyat bisa berdiri. Selesaikan dulu kebutuhan dasar, baru bicara rumah,” kata dia.
Dedi mengklaim suaranya mewakili keresahan korban banjir yang merasa belum sepenuhnya diperhatikan. Ia juga menuntut transparansi dalam pendataan dan distribusi bantuan agar tidak memicu ketidakpercayaan publik.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur hingga kini masih menjalankan penanganan darurat dan koordinasi lintas sektor. Namun tekanan dari korban terus menguat, menuntut kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kondisi riil di lapangan.
“Bantuan jangan berubah jadi sumber konflik. Rakyat butuh keadilan, bukan sekadar janji,” kata Dedi. (Rizal)
