TROL, Tulungagung – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung memastikan kerusakan pada proyek Doroampel telah ditindaklanjuti oleh pihak rekanan pelaksana dengan melakukan perbaikan di lapangan.
Perbaikan tersebut dilakukan pada Kamis, 14 Mei 2026, setelah sebelumnya ditemukan kerusakan pada hasil pekerjaan proyek yang sempat menjadi sorotan publik.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Erwin Novianto, S.T., M.T., melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Bina Marga, Beny Arieasandi, ST, menegaskan bahwa tanggung jawab perbaikan sepenuhnya berada di tangan rekanan pelaksana proyek.
“Dari pihak rekanan sudah melaksanakan perbaikan pada hari Kamis tanggal 14 Mei terkait dengan kerusakan yang ada di kegiatan Doroampel. Yang mengerjakan dari pihak rekanan, karena itu juga masih tanggung jawab dari rekanan untuk melaksanakan perbaikan,” kata Beny, Selasa (19/5).
Menurut Beny, setiap pekerjaan yang belum dinyatakan selesai secara final masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Karena itu, apabila ditemukan kerusakan maupun ketidaksesuaian spesifikasi di lapangan, pihak rekanan wajib melakukan perbaikan.
Ia menyebut, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas PUPR terhadap seluruh pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan.
Meski proses perbaikan telah dilakukan, Pemkab Tulungagung melalui Dinas PUPR hingga kini masih menunda pencairan pembayaran proyek sebesar 75 persen. Penundaan itu dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas hasil pekerjaan setelah perbaikan dilakukan.
“Untuk sanksi dari kita, selama kegiatan tersebut sudah dilaksanakan perbaikan, kita nanti akan mempertimbangkan terkait proses pencairannya. Untuk saat ini memang masih kita pending terkait pencairan yang 75 persen,” jelasnya.
Beny menambahkan, pencairan anggaran tidak akan dilakukan secara otomatis setelah proses perbaikan selesai. Menurutnya, Dinas PUPR masih akan melakukan evaluasi teknis serta pengecekan ulang di lapangan guna memastikan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi.
Sementara itu, terkait total nilai anggaran proyek Doroampel, pihak PUPR mengaku belum dapat memberikan rincian secara pasti. Beny mengatakan, dirinya masih perlu berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya, yakni Sodik.
“Kalau total anggaran, saya juga masih belum melihat secara spesifik terkait berapa pagunya. Nanti saya komunikasi dengan PPK yang lama, Pak Sodik,” tambahnya.
Sorotan publik terhadap proyek Doroampel kini tidak hanya tertuju pada proses perbaikan, tetapi juga pengawasan selama pelaksanaan proyek berlangsung. Masyarakat berharap hasil pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah dapat memenuhi standar kualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. (jk)
