TROL, Aceh Utara – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Geureudong Pase untuk tahun anggaran 2027, Jumat (13/2), berubah menjadi luapan kemarahan terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Warga menuding pemerintah saban tahun hanya memproduksi janji, tanpa keberanian mengeksekusi.
Forum yang seharusnya menjadi ruang partisipasi itu justru dipenuhi nada tinggi dan sindiran tajam. Surya darma, perwakilan masyarakat, menyebut Musrenbang tak ubahnya “pabrik harapan palsu.” Usulan ditampung, disusun rapi dalam berita acara, lalu menguap saat pembahasan anggaran.
“Kalau tiap tahun hanya disuruh datang, bicara, tanda tangan, lalu pulang tanpa hasil, ini namanya mempermainkan rakyat. Jangan jadikan kami figuran dalam sandiwara anggaran,” tegasnya.
Warga menilai Geureudong Pase terus diposisikan sebagai wilayah pinggiran yang layak menunggu. Jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun, jembatan vital tak kunjung dibangun, irigasi terbengkalai. Dampaknya bukan sekadar keluhan teknis—ekonomi tersendat, anak sekolah terhambat aksesnya, pelayanan publik terseok-seok.
Tiga usulan kembali dimajukan untuk 2027: penyelesaian pengaspalan ruas Cot Matahe–Mbang yang mangkrak, pembangunan jembatan plat beton di Aleu Teungoh sebagai akses utama Desa Uram Jalan, serta pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL) di Puskesmas Geureudong Pase yang hingga kini belum memiliki sistem sanitasi layak.
Khusus soal SPAL, warga menilai pemerintah abai terhadap risiko kesehatan. “Ini limbah medis, bukan air biasa. Kalau sampai mencemari lingkungan, siapa yang tanggung jawab?” ujar seorang peserta forum dengan nada tinggi.
Camat Geureudong Pase, Mardani, S.Sos., MSM., mengakui ketertinggalan pembangunan dan berharap usulan prioritas tak lagi tersingkir di tingkat kabupaten. Namun bagi warga, pernyataan normatif tak lagi cukup. Mereka menuntut kepastian, bukan simpati.
Perwakilan dinas teknis hadir dalam forum, tetapi kehadiran itu belum menjawab satu hal mendasar: mengapa usulan yang sama terus berulang tanpa realisasi? Apakah kalah oleh proyek yang lebih “menguntungkan” secara politik? Atau memang Geureudong Pase tak pernah masuk daftar prioritas serius?
Musrenbang yang idealnya menjadi instrumen demokrasi perencanaan kini dipandang sebagai ritual tahunan tanpa taring.
“Kalau hasilnya tetap nol, lebih baik jujur saja: jangan undang kami untuk bermimpi,” cetus seorang warga sebelum forum ditutup.
Amarah di Geureudong Pase bukan sekadar keluhan administratif. Ia adalah akumulasi kekecewaan atas janji yang terlalu sering diucapkan—dan terlalu jarang ditepati. (Rizal)
